Setelah Dikritisi, Pemkab Koordinasi dengan Tokoh Adat Lampung Timur Terkait Logo HUT Ke-27

Setelah Dikritisi, Pemkab Koordinasi dengan Tokoh Adat Lampung Timur Terkait Logo HUT Ke-27
‎
‎Embaranpos.id- Lampung Timur — Menyikapi polemik logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Lampung Timur yang menuai protes dari sejumlah penyimbang adat, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bergerak cepat melakukan koordinasi dengan perwakilan tokoh adat.
‎
‎Melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Arista, Pemkab Lampung Timur telah melakukan pertemuan langsung dengan salah satu tokoh adat, A. Zzohiri, S.P., yang bergelar Pengiran Penyimbang Agung ( Negeri Tua ) sekaligus anggota MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung),  Kamis (2/4/2026).
‎
‎Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah daerah atas masukan dan keberatan yang disampaikan terkait penggunaan simbol siger dalam logo HUT yang dinilai belum mencerminkan pakem adat Jurai Siwo Migo.
‎
‎Dalam pertemuan itu, Arista menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran dari para tokoh adat, khususnya dalam hal penggunaan simbol-simbol budaya yang memiliki nilai filosofi tinggi.
‎
‎“Kami hadir untuk mendengar langsung masukan dari tokoh adat. Pemerintah daerah tentu tidak ingin menabrak nilai-nilai adat yang sudah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Lampung Timur,” ujar Arista.
‎
‎Perlu diketahui logo HUT ke-27 yang saat ini beredar di masyarakat dan media sosial sejatinya masih dalam tahap uji kelayakan publik, sehingga berbagai masukan, kritik, dan saran sangat dibutuhkan sebelum ditetapkan secara final.
‎
‎Sementara itu, A. Zzohiri menegaskan pentingnya pelibatan tokoh adat dalam setiap perumusan simbol daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun polemik di tengah masyarakat.
‎
‎Menurutnya, siger bukan sekadar ornamen, melainkan simbol adat yang memiliki makna mendalam, termasuk filosofi sembilan lekuk yang melambangkan sembilan kebuwwayan dalam Jurai Siwo Migo.
‎
‎“Alhamdulillah hari ini sudah ada komunikasi yang baik. Harapan kami ke depan, pemerintah dapat lebih melibatkan unsur adat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan simbol budaya,” ungkapnya.
‎
‎Ia juga menambahkan bahwa koordinasi seperti ini menjadi langkah positif untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat adat, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Lampung Timur.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri memastikan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, termasuk melakukan evaluasi terhadap desain logo HUT ke-27 agar lebih sesuai dengan kaidah adat yang berlaku.
‎
‎Dengan adanya dialog ini, diharapkan polemik yang sempat muncul dapat segera menemukan titik terang serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para penyimbang adat di Lampung Timur.