Kick Off MRC di Lampung Timur, Bupati Ela Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja Migran
Kick Off MRC di Lampung Timur, Bupati Ela Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja Migran
LAMPUNG TIMUR — EMBARANPOS.ID-Perlindungan terhadap pekerja migran tak cukup hanya dilakukan ketika persoalan muncul. Upaya pencegahan sejak sebelum keberangkatan hingga pendampingan setelah kembali ke daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Kick Off Penyelenggaraan Layanan Terpadu Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Responsif Gender, melalui Migrant Worker Resources Center (MRC), di Mall Pelayanan Publik (MPP) Islamic Center Sukadana, Rabu (24/9/2026).
Program tersebut merupakan bagian dari proyek Protection of the Rights of Women and Children in Labour Migration, yang diimplementasikan bersama oleh International Labour Organization (ILO), UN Women, UNICEF, dan UNODC dengan pendanaan dari Uni Eropa.
Di Kabupaten Lampung Timur, program ini diarahkan untuk memperkuat integrasi MRC ke dalam Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran, khususnya perempuan dan anak.
Dalam sambutannya, Bupati Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa Pemkab Lampung Timur berkomitmen memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi PMI asal Lampung Timur.
“Lampung Timur merupakan salah satu daerah basis pekerja migran. Kehadiran MRC yang responsif gender ini menjadi sangat penting untuk memastikan migrasi yang aman, legal, dan bermartabat,” ujar Ela.
Menurutnya, layanan perlindungan harus mampu menjangkau seluruh tahapan migrasi, mulai dari pemberian informasi sebelum bekerja, konseling, bantuan hukum, pendampingan kasus, hingga pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah kembali ke daerah asal.
“Mulai dari informasi pra-kerja, konseling, bantuan hukum, hingga pendampingan kasus dan pemberdayaan purna migran, semua harus bisa diakses dengan mudah oleh warga kita,” lanjutnya.
Bupati Ela juga menekankan pentingnya memperkuat layanan hingga tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan berbasis gender.
“Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, ILO, SBMI, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan OPD terkait yang juga hadir membuka stand UMKM hari ini, kita ingin pelindungan pekerja migran tidak hanya administratif, tapi juga penguatan ekonomi keluarga migran,” katanya.
Program LTSA-MRC di Lampung Timur telah menjadi salah satu model percontohan nasional sejak 2021. Model tersebut mendorong kolaborasi lintas pihak untuk menghadirkan layanan yang terkoordinasi bagi pekerja migran pada seluruh siklus migrasi, baik sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke daerah asal.
Melalui penguatan layanan tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan calon dan pekerja migran memperoleh informasi serta pendampingan yang memadai, sekaligus memperkuat perlindungan bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan.
Kegiatan Kick Off turut dihadiri perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, International Labour Organization (ILO), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta kelompok purna pekerja migran binaan.
(Ben)
Pos Terkait
Populer Minggu ini
Tidak ada komentar