
Keabsahan KONI Lampung Timur Dipertanyakan Pemda, Pengurus Cabor Desak KONI Provinsi Segera Turunkan Caretaker
EMBARANPOS.ID-LAMPUNG TIMUR – Keabsahan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung Timur kembali dipertanyakan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga menyatakan tidak mengakui Arif Wijaya Putra sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum KONI Lamtim.
Penolakan itu memicu sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) untuk tidak hadir dalam kegiatan Stadium General dan Rapat Koordinasi KONI Lampung Timur yang digelar Senin (25/5/2026) di Aula Atas Kantor Bupati Lampung Timur. Ketidakhadiran para cabor disebut sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan PLT yang dinilai tidak sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi KONI.
Ketua Bidang 1 KONI Provinsi Lampung, Margono Tarmuji, yang hadir mewakili Ketua Umum, mengklaim Bupati Lampung Timur sebagai salah satu keynote speaker.
Arip Setiawan, penggiat olahraga sekaligus pengurus cabor yang mewakili sejumlah pengurus lainnya, menyayangkan kegiatan tersebut tidak melibatkan seluruh cabor yang telah diverifikasi faktual oleh KONI Lampung Timur. Padahal, proses verifikasi itu dilakukan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2026.
“Kegiatan ini difasilitasi Pemda dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tapi tidak melibatkan semua cabor. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Arip.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi jembatan untuk mengakhiri konflik yang berlarut, terutama menjelang PORPROV 2026 dan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan KONI Lamtim.
Menurutnya, sesuai aturan, ketika masa PLT berakhir, KONI Provinsi Lampung seharusnya segera mengambil alih dengan membentuk caretaker. Desakan ini muncul karena adanya penolakan dari Pemda dan dorongan dari beberapa pengurus cabor yang membutuhkan kepastian arah organisasi.
“Jika pengurus KONI Lampung Timur masih seperti sekarang, saya pribadi meragukan target prestasi pada Porprov Lampung bisa diraih,” tegasnya.
Hingga saat ini, KONI Provinsi Lampung belum memberikan kepastian jadwal pelaksanaan Musorkab. Sejumlah cabor berharap agenda tersebut segera direalisasikan agar stabilitas organisasi terjaga dan fokus pembinaan atlet tidak terganggu. Mereka juga meminta KONI Provinsi bersikap netral dan mengedepankan aturan organisasi, bukan kepentingan pribadi atau golongan, mengingat tata kelola anggaran hibah juga dipertaruhkan.
Tidak ada komentar