Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau, Siswa di Lampung Timur Belajar dari Rumah
Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau, Siswa di Lampung Timur Belajar dari Rumah
LAMPUNG TIMUR-EMBARANPOS.ID — Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau mulai memengaruhi aktivitas pendidikan di Lampung Timur. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menginstruksikan seluruh satuan pendidikan menerapkan Belajar dari Rumah (BDR) bagi siswa selama dua hari, Senin (7/9/2026) dan Selasa (8/9/2026).
Kebijakan tersebut diambil menyusul terbitnya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 150 Tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagai langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, mengatakan pihaknya telah meminta jajaran Dinas Pendidikan Lampung Timur untuk menindaklanjuti ketentuan yang tertuang dalam surat edaran tersebut.
“Kami sudah menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan untuk mengikuti Surat Edaran Gubernur Lampung terkait pelaksanaan pembelajaran dari rumah,” ujar Ela, Minggu (6/9/2026).
Menurut Ela, penerapan BDR merupakan bentuk penyesuaian kegiatan belajar mengajar terhadap kondisi lingkungan akibat sebaran abu vulkanik. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko terhadap kesehatan siswa sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan.
Selama BDR diberlakukan, siswa tidak perlu datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dari rumah sesuai mekanisme yang ditetapkan masing-masing satuan pendidikan.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi tenaga pendidik. Para guru tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring dari lingkungan sekolah.
“Untuk guru tetap berangkat ke sekolah dan melaksanakan pembelajaran secara daring dari sekolah,” tegas Ela.
Pemkab Lampung Timur berharap pelaksanaan pembelajaran dari rumah selama dua hari tersebut dapat berjalan efektif tanpa menghambat proses pendidikan.
Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan kondisi akibat abu vulkanik serta mengikuti arahan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan pendidikan selanjutnya.
Jika kondisi belum memungkinkan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan kembali disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah.
Pos Terkait
Populer Minggu ini
Tidak ada komentar