PAD Lampung Timur Naik Rp123 Miliar, Bapenda Jelaskan Alasan Sewa Enam Kendaraan Rp560 Juta
PAD Lampung Timur Naik Rp123 Miliar, Bapenda Jelaskan Alasan Sewa Enam Kendaraan Rp560 Juta
LAMPUNG TIMUR — EMBARANPOS.ID — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur meningkat lebih dari Rp123 miliar dalam kurun waktu 2021–2025. Di tengah peningkatan tersebut, kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyewa enam kendaraan operasional dengan anggaran sekitar Rp560 juta menjadi bagian dari upaya mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Lampung Timur, Agus Firmansyah Lukman, mengatakan realisasi PAD meningkat dari sekitar Rp154 miliar pada 2021 menjadi Rp277,71 miliar pada 2025. Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui dukungan operasional bagi petugas di lapangan.
Saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/10/2026), Agus menjelaskan bahwa kebijakan penyewaan kendaraan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan operasional lama yang dinilai sudah tidak prima, sekaligus tingginya kebutuhan biaya perawatan.
Ia menyebut sebagian kendaraan yang sebelumnya digunakan Bapenda merupakan kendaraan keluaran 2010. Usia kendaraan tersebut dinilai berdampak pada kebutuhan pemeliharaan rutin dan biaya operasional.
“Oleh karena itu, dengan pertimbangan matang, kami memutuskan untuk menyewa kendaraan. Dengan skema ini, biaya perawatan dan pajak kendaraan sudah termasuk dalam biaya sewa,” ujar Agus.
Menurut dia, kendaraan operasional yang layak diperlukan untuk menunjang mobilitas petugas dalam menjalankan tugas, terutama ketika melakukan kegiatan lapangan guna mendukung pencapaian target pendapatan daerah.
“Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan dukungan operasional yang memadai. Mobilitas petugas cukup padat sehingga kendaraan yang prima sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan Agus, realisasi PAD Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Pada 2021, PAD tercatat sekitar Rp154 miliar. Jumlah itu meningkat menjadi Rp195,57 miliar pada 2022, kemudian Rp196,14 miliar pada 2023, dan Rp207,57 miliar pada 2024.
Pada 2025, realisasi PAD mencapai Rp277,71 miliar. Dengan demikian, terdapat peningkatan lebih dari Rp123 miliar dibandingkan capaian 2021.
Agus menyebut realisasi PAD pada 2025 mencapai sekitar 99,95 persen dari target yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, pada 2025 PAD Lampung Timur bisa terealisasi sebesar Rp277 miliar lebih. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan capaian pada 2021,” ungkapnya.
Selain memaparkan perkembangan PAD, Agus menyampaikan bahwa APBD Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 memperoleh penilaian sebagai APBD paling sehat dari tim evaluator Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut dia, penilaian tersebut didukung oleh capaian pendapatan daerah sebesar 99 persen dan realisasi belanja daerah sebesar 94 persen.
Bapenda Lampung Timur juga mencatat skor 97 persen dalam aspek optimalisasi pendapatan daerah pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025.
“Untuk MCP KPK pada 2025, Bapenda Lampung Timur memperoleh skor 97 persen dan menjadi peringkat pertama se-Provinsi Lampung,” jelasnya.
Agus menambahkan, capaian tersebut turut menempatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada peringkat pertama di Provinsi Lampung dalam aspek optimalisasi pendapatan daerah, berdasarkan penilaian yang dimaksud.
Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan
Di sisi lain, Agus mengungkapkan bahwa anggaran Bapenda mengalami efisiensi hingga 55 persen sejak 2025 dan berlanjut pada 2026. Kondisi itu, menurutnya, menuntut instansinya untuk mengatur penggunaan anggaran secara cermat tanpa mengabaikan kebutuhan operasional.
Ia menegaskan, peningkatan PAD perlu diiringi pengelolaan anggaran yang efisien serta dukungan sarana kerja yang memadai agar pelaksanaan tugas dan pelayanan tetap berjalan.
Terkait penyewaan enam kendaraan dengan anggaran sekitar Rp560 juta, Agus menilai skema tersebut menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kelancaran operasional sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan kendaraan lama.
Meski demikian, besaran anggaran sewa, rincian biaya per kendaraan, jangka waktu kontrak, spesifikasi kendaraan, serta perbandingan biaya sewa dengan opsi pemeliharaan atau pengadaan kendaraan perlu dilihat secara terbuka agar masyarakat dapat menilai efisiensi kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Transparansi atas komponen biaya dan dasar pengambilan keputusan menjadi penting, terutama ketika pemerintah daerah dituntut meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran publik.
Pos Terkait
Populer Minggu ini
Tidak ada komentar