Kejari Lampung Timur Bantu Optimalkan Penagihan Pajak Randis yang Menunggak
Embaranpos.id-Lampung Timur — Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mengambil langkah proaktif dengan membantu optimalisasi penagihan pajak kendaraan bermotor, khususnya kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang masih memiliki tunggakan.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Timur, Selasa, 17 Juni 2025, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dari Bapenda dan Kejari Lampung Timur.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur Agustinus Baka Tangdililing, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pendampingan hukum agar penertiban pembayaran pajak randis bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Melalui kegiatan ini, kami membantu Bapenda untuk mengoptimalkan penagihan pajak randis. Kami juga memberikan pendampingan hukum agar proses penagihan berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Harapannya, semua kendaraan dinas tertib administrasi dan tidak ada lagi tunggakan pajak,” ujar Kajari didampingi Rambo Loly Sinurat
Sementara itu, Kepala Bapenda Lampung Timur, Agus Firmansyah Lukman, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kejari Lampung Timur dalam mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor.
“Kami sangat mengapresiasi pendampingan dari Kejari Lampung Timur. Kerjasama ini diharapkan mampu menekan angka tunggakan pajak randis yang masih cukup besar. Ke depan, kami juga akan terus melakukan penertiban dan penagihan secara berkelanjutan, sekaligus mengingatkan setiap OPD untuk lebih tertib administrasi,” ungkap Agus Firmansyah Lukman.
Dia menambahkan, optimalisasi pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan tertibnya pembayaran pajak, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Bapenda Lampung Timur dan Kejari Lampung Timur semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Tidak ada komentar